Jamu dengan BKO Bikin Citra Jamu Buruk

Jamu dengan BKO Bikin Citra Jamu Buruk

KOMPAS.com - Masih banyaknya jamu dengan kandungan bahan kimia obat (BKO) yang beredar di pasaran menyebabkan citra jamu menjadi buruk. Hal ini harus terus menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan yang wajib memberantas peredaran jamu ilegal tersebut.

Demikian disampaikan Ketua Umum Asosiasi Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP Jamu) Charles Saerang saat acara temu media PT. Nyonya Meneer, Kamis, (5/4/2012), di Jakarta. 

"Itu jamu yang harus dimusnaskan karena membuat citra jamu buruk. Jadi orang yang buat BKO itu tidak punya rasa kebanggan terhadap produk jamu," tegasnya.

Saerang mengatakan, pemerintah seharusnya mengayomi keberadaan jamu sebagai aset budaya. Minimnya sosialisasi dan pembinaan dalam memberi suatu kejelasan informasi tentang penggunaan jamu yang benar dianggap sebagai s uatu alasan kenapa peredaran jamu dengan BKO masih terus ada.

"Kita kurang pembinaan. Pembinaan ini tidak sekedar disweeping, ditangkap. Tetapi harus ada yang namanya pendidikan terkait masalah kesadaran minum jamu yang benar," bebernya.

Di sisi lain, masyarakat juga harus diberikan pemahaman dan informasi yang benar bahwa jamu yang memiliki khasiat langsung alias cespleng, justru jenis jamu yang berbahaya karena mengandung BKO.

Menurut Saerang, cara kerja dari jamu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan vitamin. Butuh sebuah proses atau tahapan hingga seseorang dapat betul-betul merasakan manfaatnya. Jadi, tidak tiba-tiba langsung terasa manfaatnya.

"Kalau yang cespleng dan namanya aneh-aneh harus diwaspadai. Karena isinya bisa berupa paracetamol, steroid, aspirin, yang kita tidak tahu berapa kadar atau dosisnya," ungkapnya.

Untuk mengatasi hal ini, Saerang meminta kepada Badan POM untuk teratur melakukan sampling produk jamu yang beredar di pas aran. GP Jamu juga diharapkan ikut terlibat dalam rangka melaporkan temuan produk jamu yang disinyalir mengandung BKO setiap bulannya.

"Jadi ini butuh kerjasama samua sektor jangan jalan sendiri-sendiri," tutupnya.